Senin, 22 April 2019 Pkl. 08.00 Wita, Pagi ini dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Hari Peringatan Kesiapsiagaan Bencana Nasional (KKBN) yang diperingati pada tanggal  26 April, pelatihan pagi ini didampingi oleh Bapak Kepala Desa Besan, Bapak Kepala BPBD, Bapak Kepala Sub. Bidang Kesiapsiagaan , Bapak DANRAMIL dengan mengundang LINMAS, Pecalang, Karang Taruna Desa Besan. Satu hal yang paling penting pada pagi ini mengenai bagaimana menangani jika terjadi suatu bencana. ...

Sejarah Desa Besan Tiga Banjar yang ada pada waktu itu belum ada, yang ada adalah nama banjar terletak sebelah utara palemahan Karanganyar dan sekarang lumrah disebut Klanganyar. Sebelah barat laut terletak palemahan Pedukuhan (Dukuh) penuh dengan tamannya yang indah. Palemahan tetap terpatri dengan nama "Dulun Taman" artinya Taman ada disebelah bawahnya, kuburannya ada di sebelah selatan, sebelah utara palemahan Karanganyar tetapi kehidupan disini tidak bisa dipertahankan karena adanya bencana tanah longsor yang lumpurnya dan  batuannya melanda ...

Berikut ini Profil Wilayah Desa Besan 1. Keadaan Geografis      Secara administratif Desa Besan merupakan salah satu dari 12 Desa di Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang terletak kurang lebih 3 km ke arah utara dari Pusat Pemerintahan Kecamatan. Desa Besan memiliki luas wilayah 560 Hektar. 2. Batas-batas Batas Sebelah Utara : Desa Gegelang Batas Sebelah Timur : Desa Pikat Batas Sebelah Selatan: Desa Dawan Kaler Batas Sebelah Barat: Desa Talibeng 3 Peta Desa Besan ...

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA BESAN KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG    Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis website ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio 1 terus meningkat sudah di atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...